massa organisasi masyarakat islam pada makassar, sulawesi selatan meminta pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan serta terhadap umat muslim rohingya.
kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian pada para muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi dalam makassar, jumat.
menurutnya, pembakaran masjid selama yamethin, meikhtilah, dalam myanmar dalam 21 maret 2013 adalah sebuah tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).
kami mendesak terhadap masyarakat internasional mengerjakan upaya lebih lanjut di menghentikan kekerasan serta pembantaian saudara kita di sini, katanya ketika mengadakan aksi di kantor dprd provinsi sulsel.
Informasi Lainnya:
pihaknya serta mendesak pemerintah republik indonesia ikut juga melaksanakan permasalahan tersebut melalui mendorong pemberian kemerdekaan kepada muslim rohingya pas dengan amanat di pembukaan uud 1945.
pemerintah ri, lanjutnya, juga diminta untuk sesegera bisa saja menggarap aksi tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik pada pemerintah myanmar untuk bagian daripada komitmen membangun asean.
bila tak banyak itikad baik dari myanmar agar perhatian dan menyerahkan hak yang sama terhadap saudara-saudara muslim kita dalam myanmar, maka kami hendak melakukan tindakan-tindakan dan kami anggap seorang, tegas muchsin.
tidak hanya tersebut, mereka menyerukan kepada semua elemen masyarakat yang peduli melalui kemanusiaan khususnya para budha selama indonesia supaya ikut serta selama menurunkan pemerintahan myanmar supaya menghentikan penganiayaan juga pembakaran masjid dan rumah umat islam.
menyerukan kepada kaum muslimin terlebih untuk bersama-sama membantu dengan moril maupun materil juga mendoakan saudara-saudara kita pada rohingya serta meikhtilah, tambahnya.
sementara itu, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, ketika dihadapan dalam pendemo dalam ruang masukan kantor dprd sulsel dimediasi dewan menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.