Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tak tertutup peluang polisi melanggar ham selama penanganan kerusuhan massa dalam kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan 2012. itulah pendapat wakil ketua dpd, la ode ida, perihal tindakan polisional dan malahan berujung pada kematian lima penduduk setempat.

gesekan kepentingan juga politik setempat, saat itu, membeli emosi penduduk mengarah selama demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten itu, merupakan kabupaten musi rawas utara, yang urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tidak usah terjadi bila polisi mampu mengendalikan diri saat mengamankan aksi demo penduduk yang menuntut pemekaran wilayah, katanya senator ida, di kendari, minggu.

saat warga mengerjakan penampilan demo kata senator tersebut, semuanya berjalan tidak berbahaya, damai serta lancar tidak ada dan bertindak anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis tutur dia, setelah polisi yang mengamankan demo menembaki warga dengan brutal yang menewaskan empat penduduk juga beberapa pihak luka. tak kurang markas polres musi rawas dibakar, beberapa properti kepolisian setempat dan sama. bahkan banyak pernyataan bahwa kabupaten itu tak dulu menerima keberadaan polisi.

masyarakat dan luka lalu dilarikan dalam properti sakit, namun hanya beberapa hari menjalani pemeliharaan, korban kena tembak itu meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan dalam musi rawas, ujarnya.

senator ida menyampaikan, dalam senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd daripada sumatera selatan, hendak berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat.

di kunjungan tersebut kami hendak meminta masyarakat musi rawas yang menuntut pemekaran wilayah adalah kabupaten musi rawas utara, supaya bersabar, sebab wilayah tersebut hendak langsung dibahas merupakan daerah otonom masih bersama empat calon daerah otonom yang lain di indonesia, katanya.

mereka yang ikut serta di penembakan warga itu, untuk diberi hukuman setimpal, sehingga dapat mengakibatkan jera terhadap polisi-polisi lain untuk mengambil tindakan brutal, ujarnya.

menurut senator ida, baru ada lima calon daerah otonom baru yang hendak dibahas dpr selama sidang berikutnya yang direncakan pada juli 2013.

kelima calon daerah otonom baru tersebut yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton tengah, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat juga kota muna (sulawesi tenggara).