badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi di hadapan 103 honorer pada pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan serta dikuti kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi ingin memeriksa tinggal berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas dan benar. maka, manakala seandainya banyak yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena tindakan itu memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi menjadi tanggung jawab bkd, ternyata merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab bisa meninggalkan preseden buruk di perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian bisa diproses dengan hukum biarpun sudah diangkat menjadi cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan zat pidana tidak hilang meski honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan itu sudah termasuk tindak pidana. bukan hanya honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga harus diproses dengan hukum, katanya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma untuk menegakkan hukum, akan tetapi agar mewujudkan keadilan oleh karenanya tidak ada pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui pihak yang berhak namun tak sediakan kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tidak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan makanya tidak ada lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyatakan pada peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii menuturkan kiranya tidak ada klausul ataupun Satu pasal pun dan mengajarkan kiranya honor daerah bisa diangkat sebagai cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak dengan apbd atau apbn. tak dan ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka bisa berusaha selama instansi pemerintah dengan terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang mengikuti kriteria menjadi cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii dari dinas studi.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta di 31 desember 2008, detail memaparkan 12 pihak tercatat di daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, pada tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut bisa untuk bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta dapat untuk bukti terhadap aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, secara serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd juga ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dibuat tenaga honorer selama tahun 2006 juga 2007, hanya Satu pihak yang tercatat dibuat honorer direkrut dalam 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah kehadiran sederat honorer yang tercatat di daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos supaya sd juga smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat dalam juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian website wajib belajar sembilan tahun. karena tersebut sudah selayaknya data honorer dan dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer di 31 desember 2005, ujarnya.