badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban website garansi kesehatan penduduk (jamkesmas) juga jaminan kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan itu diantara lain belum adanya database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak diselenggarakan dengan bagus dan keberadaan perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko warga miskin belum membeli pelayanan kesehatan tidak perlu bayar karena tidak tercakup selama web jamkesmas juga jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 serta 2011, katanya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Badan
menurut dia, kelemahan itu bisa menganggu objek wisata situs jamkesmas dan jamkesda supaya mengikuti hak penduduk miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan masyarakat pada pilihan rumah sakit milik pemerintah juga menemukan keberadaan ketidakefisienan dalam keuntungan perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud yang sudah efektif dalam membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi lokasi semua tahapan.
selain tersebut, baru ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan yang tidak pas standar sehingga pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan warga yang bermutu, alami, efisien dan terjangkau oleh karenanya properti sakit umum harus berbenah supaya meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tidak ada warga yang tidak mampu dilayani melalui baik oleh rumah sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data 2012, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit dalam seluruh indonesia.