wakil ketua dpr ri pramono anung mengatakan perlunya pembicaraan serta langsung diundangkannya rancangan undang-undang nomor 31 tahun 1997 mengenai peradilan militer dan sampai saat ini belum disahkan.
perlu pemikiran bersama antara tni, pemerintah, serta dpr untuk membahas kembali rancangan uu perihal peradilan militer. dulu baru bermasalah, makanya belum diundangkan, ujarnya pada kediri, sabtu.
pramono menunjukan, uu nomor 34 tahun 2004 mengenai tni, mengamanatkan insitusi tersebut betul-betul harus bekerja profesional.
sampai ketika ini, pembahasan mengenai ruu tersebut belum tuntas serta diharapkan menjadi agenda pembahasan dalam dpr ri.
Informasi Lainnya:
pramono memuji keberanian tni menungkapkan keterlibatan anggota kopassus selama penyerangan dalam lapas cebongan, tapi menegaskan proses hukum tetap dikawal. keterbukaan pada proses pengadilan setelah itu mau amat ditunggu penduduk luas.
ini merupakan cara berkembang daripada institusi dan di ini seakan tidak pernah tersentuh, tuturnya.
ia menyebut hingga saat ini indonesia belum meninggalkan pengadilan umum agar militer.
yang mesti dilihat apakah pengadilan diharapkan akan berjalan terbuka. namun, kami memberikan apresiasi juga salut selama kopassus yang sesungguhnya tak ringan supaya mengakui, namun ini bagus agar kehidupan demokrasi, tutur pramono.